Tentangan Kian Keras

Jawa Pos
Jumat, 25 Feb 2005

Terkait Perubahan Status RSUD
SLIPI - Polemik perubahan status Rumah Sakit Daerah (RSUD) menjadi perseroan terbatas (PT) kian memanas. Protes keras terkait perubahan status RSUD Pasar Rebo, RSUD Haji, dan RSUD Cengkareng, terus mengalir meski pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta telah mengeluarkan pernyataan tidak akan menswastanisasi tiga RSUD itu.

Alasan menentang perubahan tersebut adalah bahwa mereka khawatir perubahan status membuat akses kesehatan bagi masyarakat kecil semakin tertutup. Bahkan, argumen yang menyatakan perubahan status ketiga rumah sakit itu dibutuhkan guna meningkatkan daya saing, juga dianggap tidak wajar.

Bukan hanya kalangan masyarakat dan DPRD DKI Jakarta yang mempertanyakan kondisi tersebut. Polemik itu juga mendapat reaksi keras dari anggota Komisi IX DPR RI, Sudigdo Adi. "Ngawur itu. Kalau alasan manajerial, sistem manajemennya yang diperbaiki, bukan statusnya yang diubah," tegas Sudigdo Adi, di sela-sela seminar sehari Upaya Meningkatkan Ketersediaan Obat Generik yang Terjangkau Bagi Masyarakat, siang kemarin.

Menurut dia, DPR tetap menolak perubahan itu walau pada dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta beberapa waktu lalu, berakhir tanpa kesimpulan. "Kami pasti menolaknya," sambung guru besar Universitas Padjajaran itu.

Hal senada diungkapkan oleh Dr Marius Widjajarta, ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Alasannya, perubahan status tidak bisa menjamin manajemen rumah sakit akan membaik. Bahkan, sebagai upaya menentang perubahan status, pihaknya telah mengajukan judicial review (peninjauan kembali) kepada Mahkamah Agung, dua minggu lalu. "Kami seratus persen tidak setuju," ujarnya.

Marius menilai bahwa perubahan status berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. "Belum apa-apa mereka sudah mengajukan rancangan kenaikan 400 persen tarif rumah sakit," ungkapnya. Marius juga menganggap alasan perubahan status itu bertujuan untuk memaksimalkan manajemen rumah sakit agar bisa bersaing dengan rumah sakit swasta sama sekali tidak tepat. "Sistem manajemennya yang harus diubah. Nyatanya, banyak rumah sakit swasta yang juga mati," ujarnya.

Marius justru menduga di balik kontroversi itu terdapat oknum-oknum yang hendak memanfaatkan keadaan. Mereka itulah yang diduga akan mengambil alih kepemilikan RSUD. "Dengar-dengar 17 RSUD lainnya juga menyusul menjadi PT," katanya, seraya mempertanyakan peranan Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. "Saya justru pengen tahu apakah Bapeda punya peran nggak ? Selama ini kan yang di kejar Kepala Dinas terus," keluhnya.